TEMBILAHAN | AFJ-News.Online – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar penyelesaian pekerjaan. Mutu, kesesuaian dengan perencanaan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah proyek.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, saat menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru menuntut pemerintah, pengawas maupun penyedia jasa untuk semakin berhati-hati. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, bukan sekadar terlihat selesai di atas kertas.
“Harus kita awasi. Karena ada saja proyek yang dianggap tidak sesuai standar atau bahkan keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan,” tegas H. Herman.
Ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan ketika pekerjaan mendekati selesai. Pengendalian harus dimulai sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan di lapangan, pemeriksaan hasil pekerjaan hingga memasuki masa pemeliharaan.
Dengan pola pengawasan seperti itu, potensi ketidaksesuaian pekerjaan dapat diketahui sejak dini dan segera diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian maupun persoalan yang lebih besar.
Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari kemampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu.
“Proyek pembangunan bukan hanya soal selesai tepat waktu. Perencanaan harus sesuai standar, dan hasilnya maksimal sehingga tidak mengecewakan,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa pekerjaan fisik pemerintah membawa tanggung jawab publik. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara pada akhirnya harus dapat digunakan masyarakat dengan aman, nyaman dan dalam jangka waktu yang semestinya.
H. Herman turut menekankan pentingnya tanggung jawab penyedia jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Selama masih berada dalam masa pemeliharaan, kontraktor tetap memiliki kewajiban melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan atau kekurangan pada hasil pekerjaan.
“Perlu evaluasi rutin. Jangan sampai setelah selesai dikerjakan, kontraktor lepas tangan, padahal masih masa pemeliharaan,” tegasnya.
Sikap tersebut dinilai penting, terlebih dalam situasi efisiensi anggaran. Pemerintah daerah tidak ingin anggaran pembangunan kembali terbebani hanya karena pekerjaan sebelumnya tidak dilaksanakan secara maksimal atau tidak segera diperbaiki selama masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Sementara itu, H. Yusran, selaku kontraktor yang saat ini mengerjakan proyek Jalan Suhada, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara maksimal dan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan tanggung jawab penyedia jasa bukan hanya kepada pemerintah sebagai pemberi pekerjaan, tetapi juga kepada masyarakat yang nantinya akan menggunakan infrastruktur tersebut.
“Kami bertekad menyelesaikan proyek Jalan Suhada tepat waktu dan dengan penuh tanggung jawab. Inhil adalah milik kita bersama,” ujar Yusran.
Menurutnya, pekerjaan Jalan Suhada menjadi perhatian serius pihak pelaksana. Karena itu, seluruh proses pengerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan kualitas pekerjaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sebagai kontraktor yang mengerjakan Jalan Suhada ini, kami memiliki tanggung jawab dan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaannya,” tutup Yusran.
Penegasan Bupati H. Herman dan komitmen pihak kontraktor tersebut menjadi pesan penting bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya dibuktikan melalui banyaknya proyek yang dikerjakan. Kualitas, transparansi, pengawasan serta tanggung jawab terhadap hasil akhir harus berjalan beriringan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indragiri Hilir.
(Yti/AFJ-NEWS.ONLINE)
