ASAHAN | AFJ-News.Online — Gelombang aksi unjuk rasa terkait polemik Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Asahan kembali berlanjut. Memasuki aksi jilid IV, tiga organisasi menggelar demonstrasi di Kantor Kemenag Kabupaten Asahan dan Kantor Bupati Asahan, Jumat (28/8/2026).
Tiga organisasi tersebut yakni DPP LSM GEMMAKO RI, DPC PKRI Asahan, dan DPP APBI ASTABAT. Massa menuntut kejelasan penyelesaian polemik yang bermula dari dugaan pernyataan Kepala Kantor Kemenag Asahan, Abdul Manan, melalui percakapan WhatsApp yang disebut memuat kalimat mengenai LSM dan awak media “suka memeras dan neko-neko”.
Pernyataan tersebut menjadi keberatan sejumlah aktivis dan awak media serta mendorong rangkaian aksi yang hingga kini telah memasuki jilid keempat.
Dalam orasinya, Dodi Antoni selaku Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO RI, Jhon Efdi Adinata selaku Ketua DPC PKRI Asahan, dan Alamsyah Siregar selaku Ketua Umum DPP APBI ASTABAT menyatakan persoalan tersebut menurut mereka belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Mereka juga mempertanyakan informasi yang beredar bahwa polemik tersebut disebut-sebut telah selesai.
“Di lapangan beredar informasi bahwa kasus ini sudah diselesaikan, padahal menurut kami persoalannya belum selesai,” ujar mereka dalam aksi.
Pertanyakan Informasi Rp5 Juta
Dalam orasi tersebut, massa juga menyinggung sebuah informasi yang mereka klaim diperoleh pada 21 Agustus 2026 dari seorang kepala dinas berinisial JS.
Menurut peserta aksi, pejabat tersebut disebut menyampaikan informasi bahwa terdapat uang sebesar Rp5 juta yang dikaitkan dengan “partisipasi bantuan” untuk penyelesaian polemik Kakan Kemenag Asahan.
Namun, klaim mengenai keberadaan, sumber, tujuan maupun penyerahan uang Rp5 juta tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan peserta aksi dan memerlukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut.
Karena itu, peserta aksi meminta persoalan tersebut dibuka secara terang agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Mereka juga melontarkan kritik keras terhadap Kakan Kemenag Asahan dan menilai polemik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi citra institusi Kementerian Agama di daerah.
Pejabat yang Dicari Massa Tidak Ditemui
Saat aksi berlangsung, peserta aksi menyebut tidak berhasil menemui sejumlah pejabat yang ingin mereka mintai tanggapan di Kantor Kemenag Asahan.
Massa juga melanjutkan penyampaian aspirasi ke Kantor Bupati Asahan.
Menurut peserta aksi, sejumlah pejabat yang mereka harapkan dapat menerima dan memberikan penjelasan juga tidak berhasil ditemui.
Ketidakhadiran pejabat tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai upaya menghindari massa, karena alasan ketidakhadiran mereka belum diperoleh.
Ketiga pimpinan organisasi menyatakan akan mempertimbangkan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak memperoleh penyelesaian.
Mereka mendesak adanya langkah konkret terhadap polemik tersebut sekaligus meminta persoalan diselesaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, Kakan Kemenag Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan, serta pihak yang disebut terkait informasi Rp5 juta perlu memperoleh ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh tudingan yang disampaikan dalam aksi.
(Tiara Aritonang)
