SUBULUSSALAM | AFJ-News.Online — Pelaksanaan pembangunan tangki septik individual di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Aceh, menjadi sorotan masyarakat. Program yang disebut bernilai sekitar Rp434 juta dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 tersebut dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Sorotan muncul menyusul sejumlah persoalan yang ditemukan dan informasi yang diperoleh AFJ-News.Online di lapangan, mulai dari belum terlihatnya papan informasi kegiatan, perbedaan keterangan mengenai besaran upah pekerjaan per unit, hingga belum jelasnya rincian antara pembangunan baru dan rehabilitasi.
Masyarakat meminta seluruh persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar penggunaan anggaran negara dapat diawasi dan tidak menimbulkan spekulasi.
Kekhawatiran warga semakin besar karena mereka mengaitkannya dengan pelaksanaan program serupa pada 2024 yang, menurut keterangan masyarakat, meninggalkan sejumlah bangunan sanitasi yang belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Warga berharap persoalan pada program sebelumnya juga mendapat evaluasi sehingga tidak terulang pada pelaksanaan tahun anggaran 2026.
Plang Informasi Belum Terlihat di Lokasi:
Saat melakukan peninjauan, awak media AFJ-News.Online tidak menemukan papan informasi kegiatan di lokasi yang dikunjungi.
Padahal, keterbukaan mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, volume serta masa pelaksanaan dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi proyek yang menggunakan anggaran negara. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan transparansi program.
PPTK Dinas PUPR Kota Subulussalam, Ari, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui KSM.
Namun demikian, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai informasi lengkap kegiatan, termasuk mekanisme pengelolaan anggaran dan publikasi kegiatan di lapangan.
Keterangan Upah Berbeda, Selisih Rp500 Ribu per Unit Perlu Dijelaskan:
Sorotan lainnya muncul dari perbedaan informasi mengenai biaya tenaga kerja.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh redaksi dari Ketua KSM Kampung Baru, biaya atau upah pembangunan disebut sekitar Rp2,5 juta per unit.
Sementara itu, pekerja yang ditemui awak media di lapangan mengaku menerima sekitar Rp2 juta per unit.
Dengan demikian terdapat perbedaan keterangan sekitar Rp500 ribu untuk setiap unit yang hingga berita ini disusun masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak KSM maupun instansi terkait.
Apabila perbedaan Rp500 ribu tersebut berlaku terhadap seluruh 50 unit yang disebut dalam program, nilainya secara matematis dapat mencapai Rp25 juta. Namun angka tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kerugian ataupun penyimpangan, karena struktur pembiayaan, komponen pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran masih perlu diverifikasi.
Seorang tokoh masyarakat Kampung Baru yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan masyarakat menginginkan keterbukaan penuh.
“Kalau memang sistemnya swakelola, masyarakat perlu tahu secara jelas berapa anggaran setiap unit, berapa upah pekerja, berapa materialnya dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai timbul kecurigaan karena informasinya berbeda-beda,” ujarnya.
Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Diminta Dibuka
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan program tersebut mencakup sekitar 50 unit, terdiri dari pembangunan baru dan rehabilitasi.
Namun hingga kini, redaksi masih membutuhkan data terperinci mengenai berapa unit yang dibangun dari awal, berapa yang direhabilitasi, lokasi masing-masing pekerjaan serta siapa saja penerima manfaatnya.
Keterbukaan data tersebut dianggap penting untuk memastikan kesesuaian antara volume pekerjaan, kondisi fisik di lapangan dan penggunaan anggaran.
Masyarakat juga berharap Pemerintah Desa Kampung Baru, Dinas PUPR serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan melakukan pengawasan secara aktif.
Terlebih, masyarakat mengaku masih menyimpan pertanyaan terhadap hasil program serupa pada 2024.
Warga Minta Inspektorat Turun Melakukan Verifikasi:
Atas sejumlah temuan dan perbedaan informasi tersebut, masyarakat meminta Inspektorat Kota Subulussalam maupun instansi berwenang melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program.
Verifikasi dinilai diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, volume, mekanisme swakelola dan pertanggungjawaban keuangan. Masyarakat juga meminta beberapa informasi dibuka secara transparan, terutama papan informasi kegiatan, rincian anggaran setiap unit, jumlah serta identitas penerima manfaat sesuai ketentuan keterbukaan informasi, komponen upah tenaga kerja, rincian pembangunan baru dan rehabilitasi, serta perkembangan fisik pekerjaan.
“Kami tidak ingin program tahun 2026 bernasib seperti yang kami keluhkan pada program sebelumnya. Masyarakat membutuhkan fasilitas yang benar-benar selesai, layak dan dapat digunakan. Kalau anggarannya jelas, pekerjaannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas sumber tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, AFJ-News.Online masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada KSM, Dinas PUPR Kota Subulussalam maupun pihak terkait lainnya mengenai perbedaan informasi upah, rincian volume pekerjaan, papan informasi kegiatan serta mekanisme pengawasan program tersebut.
AFJ-News.Online akan melakukan konfirmasi lanjutan dan memperbarui pemberitaan apabila terdapat penjelasan atau dokumen pendukung dari pihak terkait.
(IP)**
