Bengkayang, AFJNews.online – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang kembali menjadi sorotan tajam. Seorang pria berinisial AP diduga kuat masih leluasa menjalankan bisnis penampungan emas ilegal yang berasal dari para pekerja tambang, tanpa tersentuh penegakan hukum.
Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa praktik ini bukan sekadar aktivitas individu, melainkan bagian dari jaringan terstruktur. AP disebut berperan sebagai penampung utama yang menyalurkan emas hasil tambang ilegal ke jalur distribusi yang lebih luas.
Yang lebih mencengangkan, muncul dugaan kuat adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) yang diduga menjadi “tameng” di balik mulusnya operasi tersebut. Informasi dari berbagai sumber menyebutkan, aktivitas ini telah berlangsung lama dan tetap berjalan meski sudah berulang kali menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
“Ini bukan cerita baru. Semua orang di sini tahu, tapi seperti tidak tersentuh. Seolah-olah ada yang menjaga,” ungkap salah satu sumber dengan nada tegas.
Pola yang terbangun menunjukkan adanya simbiosis antara penambang ilegal dan penampung. Para pekerja tambang tetap beroperasi karena ada kepastian pembeli, sementara penampung seperti AP terus mendapatkan pasokan tanpa hambatan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana peran pengawasan dan penegakan hukum?
Selain dugaan kerugian negara dari sektor sumber daya alam, aktivitas ini juga memperparah kerusakan lingkungan di Bengkayang. Lubang tambang, pencemaran air, dan degradasi hutan menjadi dampak nyata yang dirasakan masyarakat sekitar.
Desakan publik kini semakin kuat. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diminta tidak lagi diam. Investigasi menyeluruh dan transparan dianggap sebagai langkah mendesak untuk membongkar dugaan jaringan yang selama ini terkesan “kebal hukum”.
Jika dugaan keterlibatan oknum aparat terbukti, maka hal ini menjadi pukulan serius terhadap integritas penegakan hukum di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan aktivitas AP maupun isu keterlibatan oknum APH tersebut.
