LABUHANBATU SELATAN, AFJNewsOnline— Gerakan Pemuda Desa Tanjung Mulia (GTPM) secara resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap manajemen PT Sungai Barumun Jaya (PT SBJ) ke Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu Selatan, Senin, (21/09/2026).
Langkah hukum ini diambil setelah pihak perusahaan kelapa sawit tersebut dinilai gagal menunjukkan bukti kepemilikan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan seluas kurang lebih 500 hektar yang berlokasi di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat.
Ketua GTPM, Anshori Pohan, mendatangi Mapolres Labuhanbatu Selatan untuk menyerahkan berkas laporan secara langsung. GTPM mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas dugaan penguasaan lahan negara secara ilegal dan indikasi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan selama puluhan tahun operasional perusahaan.
“Hari ini kami resmi memasukkan laporan ke Polres Labusel. Janji Humas PT SBJ yang sebelumnya mengaku memiliki dokumen HGU ternyata tidak bisa melihatkan sampai sekarang. Keterangan yang plin-plan dan tertutup makin menguatkan dugaan kami bahwa operasional mereka mengabaikan aturan hukum yang berlaku,” ujar Anshori Pohan usai menyerahkan berkas di Mapolres Labusel.
Dalam berkas laporannya, GTPM memaparkan sejumlah poin krusial terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT SBJ:
1. Penguasaan Lahan Tanpa HGU: Mengacu pada undang-undang pertanahan dan perkebunan, setiap badan hukum yang mengelola lahan perkebunan skala besar (di atas 25 hektar) wajib mengantongi Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.
2.Potensi Kerugian Keuangan Negara: Aktivitas pemanfaatan lahan negara tanpa izin resmi dalam jangka panjang berpotensi memicu timbulnya kerugian negara, khususnya pada sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Dugaan Manipulasi & Pemalsuan Alas Hak: GTPM meminta pihak kepolisian menyelidiki keabsahan dokumen pertanahan yang digunakan PT SBJ untuk mengoperasikan kebun kelapa sawit tersebut. DLL.
Anshori menegaskan bahwa GTPM tidak akan berhenti sampai di sini dan akan terus mengawal proses hukum di Polres Labuhanbatu Selatan hingga tuntas demi transparansi serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
“Kami meminta Kapolres Labusel beserta jajaran Penyidik Satreskrim bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam memproses laporan ini. Lahan negara harus dikembalikan sesuai fungsinya dan pihak-pihak yang memperkaya diri secara melawan hukum wajib bertanggung jawab,” tegasnya.
Albert.
